Kegiatan pertambangan mineral dan batubara berdampak besar terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, reklamasi menjadi kewajiban penting untuk memulihkan kondisi lingkungan pascatambang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah mewajibkan setiap pemegang izin usaha pertambangan untuk menyusun Perencanaan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (PRPKMB) sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dan dasar jaminan reklamasi.

Mengikuti pelatihan PRPKMB sangat penting agar pelaku usaha dan tenaga teknis memahami aturan, teknis penyusunan dokumen, serta dapat melaksanakan reklamasi secara benar, terencana, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu, kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.